#bupatijember

SUARA JEMBER TV - Jurnal Mingguan Pemkab Jember merupakan program khusus liputan yang merangkum kegiatan Pemkab Jember periode mingguan, ( 1 Juni - 5 Juni 2021). Sumber : Pemkab Jember. Read the full article

Menurut H. Hendy, dalam usaha tani petani disupport program Agrosulution yang dikembangkan PT pupuk Indonesia yang juga hadir dalam acara tersebut. Hasil panen langsung dikemas dan dibeli pihak ketiga yang melakukan kerjasama. “Koperasi membeli gabah petani seharga 4.000 rupiah/kg”, tambah H.Hendy. Hasil gabah petani kemudian digiling jadi beras dan langsung dikirim ke Bulog di Gudang Pecoro. Infonya, Bulog sudah kontrak dengan Koperasi KTNA sejahtera sejumlah 40 ribu ton tahun ini. Tentu saja, proses tata niaga seperti ini sungguh ideal. Demand dan supply nya ditangani, karena keberadaan Koperasi. Semoga segera menjadi gerakan bersama seluruh petani di Jember. Petani komoditas apapun. Menurut H. Hendy, hasil panen petani di Jember kali ini sangat menggembirakan. Oleh karena itu, data dari Dinas Pertanian Tanan Pangan Jember, Jember mengalami surplus. Bahkan diharapkan Jember sebagai lumbung padi di Jatim, dapat memberikan kontribusi kebutuhan pangan tingkat nasional.   Sumber: viralkata.com Read the full article

Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup Jember M. Balya Firjaun Barlaman beserta istri usai dilantik dan pertama kalinya masuk Pendapa Wahyawibawagraha Jember pada tanggal 26 Februari 2021. ANTARA/HO-Diskominfo Jember Secara formal hukum bahwa jabatan pelaksana tugas dan pelaksana harian yang diterbitkan Bupati Jember Faida tidak pernah ada karena tidak ada izin dari Gubernur Jatim sehingga tidak perlu adanya pencabutan dari keputusan bupati tersebut. Carut-marutnya birokrasi Pemkab Jember menjadi prioritas Hendy dan Gus Firjaun untuk segera dibenahi agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan bisa membahas APBD 2021. Pada tanggal 12 Maret 2021, Bupati Jember menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas (plt.) kepada 631 pejabat eselon dua, tiga, dan empat, baik melalui daring maupun luring, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember. Menurut dia, penetapan pejabat plt. tersebut mengacu pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) Kabupaten Jember Tahun 2021. Hal itu sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur pada bulan Januari 2021. Jabatan pelaksana tugas sifatnya sementara sehingga setelah 3 bulan bupati akan meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk didefinitifkan. Namun, para pejabat yang menduduki jabatan plt. selama 3 bulan itu tetap mendapatkan penilaian kinerja. "Tentu ada penilaian kinerja selama 3 bulan sesuai dengan visi dan misi yang kami bawa. Tolok ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas, sedangkan untuk pejabat eselon dua nanti akan ada assessment (penilaian) khusus," katanya. Dalam penunjukan 631 orang pelaksana tugas, ternyata masih ada kelemahan data kepegawaian Pemkab Jember karena ada ASN yang sudah meninggal dan pensiun dini ditunjuk menjadi pelaksana tugas sehingga SK plt. kedua pejabat tersebut akan segera dibatalkan. Hendy mengatakan bahwa mutasi tersebut menjadi bagian upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembahasan APBD Jember pada tahun anggaran 2021 sehingga bisa memiliki Perda tentang APBD Jember 2021 pada bulan Maret 2021. Hendy pun dengan tegas menyampaikan bahwa Kabupaten Jember akan memiliki APBD 2021 pada bulan Maret 2021 setelah penataan birokrasi, bahkan ASN pun harus lembur pada hari libur untuk menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Bupati yang berlatarbelakang pengusaha dan birokrat itu terus mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menginput data program dan rencana kerja OPD agar terangkum dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hendy Siswanto juga terus mendorong seluruh OPD bergerak cepat untuk input data program dan rencana kerjanya agar terangkum di RAPBD 2021 melalui SIPD di Pendapa Wahyawibawagraha yang dipenuhi meja operator milik para petugas penginput data. Target Bupati Jember tersebut meleset dari rencana semula yang ingin memiliki Perda APBD 2021 pada bulan Maret 2021 karena draf KUA-PPAS belum diserahkan ke DPRD Kabupaten Jember hingga minggu keempat Maret 2021 meskipun beberapa kali Bupati Hendy menyampaikan kepada sejumlah wartawan untuk percepatan pembahasan APBD 2021. Kondisi Jember, menurut dia, tidak bisa disamakan dengan kondisi kabupaten lain yang memiliki transisi pemerintahan yang berjalan normal sehingga penunjukan pelaksana tugas pejabat bagian dari percepatan agar bisa membahas APBD 2021. Pro dan Kontra Pengamat pemerintahan dan keuangan daerah FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman, M.P.A. menilai kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan memutasi seluruh pejabat eselon II, III, dan IV menjadi pelaksana tugas (plt.) dalam penataan birokrasi kurang tepat. Dalam konteks normal baik secara iklim dan budaya birokrasi, lanjut dia, mendeminisionerkan pejabat definitif menjadi plt. merupakan langkah yang kurang tepat dan hal tersebut sebenarnya juga dilakukan oleh mantan Bupati Faida. Ia menyebutkan beberapa praktik di kabupaten lain bahwa perubahan KSOTK tidak harus berimplikasi plt. semua jabatan, seperti yang dilakukan Bupati Bogor dengan langkah mengukuhkan kembali pejabat lama untuk jabatan dengan ketentuan SOTK baru, bukan menjadikan plt. Saat ini kepala OPD di Jember semuanya pelaksana tugas dan tentunya mereka memiliki kewenangan terbatas, yakni tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. "Langkah yang diambil Bupati dengan nilai plusnya bisa menggeser orang yang dirasakan menghambat proses dengan mengganti sementara orang yang yang dirasa bisa mempercepat proses APBD 2021. Namun, minusnya plt. memiliki keterbatasan dan tidak berwenang membahas anggaran," katanya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni yang menilai kebijakan Bupati Hendy menjadikan semua pejabat di pemkab setempat menjadi pelaksana tugas menimbulkan masalah baru. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 34 dan Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 tidak memperkenankan seorang pelaksana tugas mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Ia menyarankan bahwa Bupati Jember berkonsultasi kepada Kemendagri soal para pelaksana tugas itu karena tidak mungkin pembahasan rancangan APBD nanti tanpa keterlibatan kepala OPD yang statusnya pelaksana tugas. Percepat APBD 2021 Tidak segera dibahasnya APBD Jember pada tahun anggaran 2021 hingga akhir Maret karena kompleksnya persoalan di Jember membuat geram Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mantan Menteri Sosial itu telah bersurat ke Pemkab Jember agar mempercepat pembahasan dan pengesahan APBD 2021. Perintah itu dituangkan bersamaan dengan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/149/KPTS/013/2021 tentang Pengesahan Rancangan Perbup Pengeluaran Kas Mendahului APBD untuk Pembayaran Gaji dan Biaya Rutin maupun yang Bersifat Mendesak di Pemkab Jember. Dalam surat itu, Khofifah mengingatkan bahwa APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. "Bupati Jember dan DPRD agar segera mempercepat pembahasan dan persetujuan Rancangan Perda APBD 2021 dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan," katanya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim mengaku siap mempercepat pembahasan APBD 2021. Namun, pihak legislatif belum menerima draf KUA-PPAS APBD 2021 hingga Sabtu (27/3). Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu draf tersebut diserahkan Pemkab Jember ke dewan. Masyarakat Jember tentu sangat berharap memiliki Perda APBD 2021 karena pada tahun 2020 hanya memiliki Perbup APBD akibat ketegangan politik Bupati Faida vs DPRD sehingga Bupati Jember Hendy dan Wabup Gus Firjaun diharapkan bisa mewujudkan harapan 2,5 juta jiwa penduduk setempat. (*)   Sumber: jatim.antaranews.com Read the full article

SUARA JEMBER NEWS, Jember - Bupati Jember Hendy Siswanto dan wakil bupati KH M Balya Firjaun Barlaman melantik 631 pejabat di lingkungan Pemkab Jember di Pendopo Wahyawibawagraha Jumat (12/3/2021). Pejabat yang dilantik mulai dari camat hingga sekretaris daerah. Pelantikan pejabat eselon III dan IV digelar secara daring melalui aplikasi Zoom. Sejumlah pejabat yang dilantik seperti Mirfano yang dtunjuk menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember. Lalu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arief Tyahyono dilantik menjadi Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Moh Djamil kini menjabat sebagai Kepala BPBD Jember. Kabid Informasi dan Publikasi DIskominfo Habib Salim juga diangkat menjadi Plt Kepala Dinskominfo. Sejumlah pejabat dengan posisi strategis juga diganti, seperti Kepala Bappeda Achmad Imam Fauzi yang ditunjuk menjadi Plt staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah. Kepala BKPSDM Ruslan Abdul Gani diangkat menjadi Plt asisten administrasi umum pada Sekretariat Daerah. Selain itu, terdapat beberapa pejabat lain yang ditunjuk sebagai plt oleh bupati.   Menurut Hendy, Gubernur Jawa Timur sudah mengizinkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) 2021 yang sudah dibuat pada Januari. “Kami baru selesai menyusun, seluruh pejabat di Pemkab Jember sudah mendapatkan Plt (Pelaksana tugas),” kata Hendy kepada Kompas.com usai acara. Read the full article

Ormas Perintis: Demo Jangan Bawa-bawa Nama Kyai dan Pondok Pesantren