#bplh

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Satuan Tugas Penanganan Cesium 137 (Cs-137) terus mempercepat kegiatan mitigasi dan penanganan kontaminasi radioaktif di kawasan industri dan permukiman Cikande, Kabupaten Serang.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak radiasi terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas industri. Dari 22 pabrik yang terdeteksi paparan Cs-137, 21 pabrik telah selesai didekontaminasi dan dapat segera beroperasi kembali.

“Percepatan dekontaminasi ini merupakan instruksi langsung Menteri Lingkungan Hidup. Targetnya, seluruh lokasi terkontaminasi sudah aman paling lambat Desember,” ujar Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, sekaligus Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Satgas Cs-137, Rasio Ridho Sani, Senin (27/10).

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat capaian historis dalam penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”

Dalam acara refleksi satu tahun kinerja KLH/BPLH di TMII, Senin (20/10), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut, 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping telah ditutup atau direvitalisasi. Langkah ini menurunkan 21,85% timbunan sampah nasional, atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target RPJMN Presiden Prabowo Subianto, dengan penyelesaian pengelolaan sampah berkelanjutan sebesar 51% pada 2025 dan 100% pada 2029.

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ari Sudijanto, turut aktif dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Persiapan COP30 (PreCOP30) yang digelar di Brasilia, Brazil.

Pertemuan tersebut bertujuan mendorong tercapainya kesepakatan dalam isu-isu utama menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), termasuk penguatan upaya adaptasi global terhadap perubahan iklim, implementasi Agenda Just Transition, serta Global Stocktake.

Dalam pernyataannya, Ketua Delegasi RI menyampaikan dukungan Indonesia terhadap seruan Presiden Brasil untuk memperkuat kerja sama internasional melalui semangat “Global Mutirão”, yang menekankan pentingnya upaya kolektif antarnegara.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama sejumlah kepala daerah secara resmi menyerahkan hasil verifikasi lapangan potensi lokasi pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 2 Oktober 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah perkotaan.

KEMENTERIAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggagalkan masuknya 73 kontainer limbah elektronik (e-waste) ilegal asal Amerika Serikat melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Seluruh kontainer tersebut dipastikan akan segera direekspor ke negara asalnya.

“Pemerintah tidak akan mentolerir upaya menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah dari luar negeri. Setiap pihak yang terbukti melakukan impor limbah elektronik ilegal akan diproses hukum dan dijatuhi sanksi pidana,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Senin (6/10).

Penindakan ini berawal dari hasil deteksi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH/BPLH bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menemukan indikasi pemasukan e-waste pada 22–27 September 2025. Menindaklanjuti temuan itu, KLH/BPLH segera meminta Bea Cukai melakukan pencegahan dan pengawasan ketat terhadap perusahaan pengimpor.

MENTERI Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa membersihkan dan memulihkan sungai adalah investasi masa depan. Pesan itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Sungai Sedunia 2025 di Sungai Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (28/9).

“Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Maka tugas kita adalah menjaga agar pinjaman itu tetap utuh, bersih, dan bermanfaat,” kata Hanif.

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Global Carbon Council (GCC) dan Plan Vivo Foundation, sekaligus mengumumkan kerja sama dengan Gold Standard Foundation.

Kesepakatan ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai pemain kunci di pasar karbon global, sekaligus memastikan perdagangan karbon nasional berjalan transparan, kredibel, dan sesuai standar internasional.

Penandatanganan MRA ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran perdagangan karbon luar negeri melalui IDX Carbon pada Januari 2025, serta MRA pertama dengan Gold Standard pada Mei 2025.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menilai kinerja ketaatan 5.476 perusahaan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025. Hasilnya akan diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang mendapat peringkat merah dan hitam. “Langkah ini penting agar dunia usaha tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berkontribusi aktif dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya, Senin (15/9).