ipangeran

Menjadi makhluk ciptaan Tuhan dan berbuat kebaikan, Itu kewajiban.

"Jaman now"

Dan ini berhubungan dengan uang beredar sedikitnya Rp. 60 trilun setahun. Apakah dengan uang sebanyak itu akan mudah membuat TW kalah begitu saja.? Akses politik TW lebih hebat. Contoh dia memegang kendali dan izin peredaran miras di Inddonesia dan ini tanpa dukungan luas engga mungkin bisa.

Indonesia for indonesians!!!

2. Gunakan aku untuk temanmu dalam kubur dengan banyak sedekah berinfak,berzakat, Jangan lupa berdoa, dan beramal agar aku jadi BERKAH di dunia dan akhirat...!!!

Saya pribadi merasa bahagia dalam hidup. Saya punya karier yg saya cintai. Punya suami yg menjaga. Punya anjing yg lucunya kebangetan. Punya banyak sahabat baik. Punya rumah teduh dan damai. Dan hmm I make love almost everyday and can reach pretty delicious orgasm 😍 Gak, saya gak geer orang iri pd saya. Karena orang lain pasti punya kebahagiaannya sendiri ♡

I'm happy looking your moves 😘

Kalo belum merasakan nikmatnya prepare budget ±5jt perbulan sekali kontrol buat promil 🤑 dan kami melakukan hampir 2thn.. Kalo belum merasakan sakitnya diubek2 rahim dan perut selama proses promil😖, Ambil darah, ambil sample, HSG 😅 Kalo belum merasakan indahnya mimpi hamil, terus tiba2 bangun kemudian tersadarkan itu cuma mimpi dan berujung termehek pagi2 😂 Kalo belum merasakan, anehnya punya banyak stock testpack puluhan dus dan tiap bulan nyoba keberuntungan siapa tau garisnya jadi 2😝 (berasa undian gosok) Kalo belum merasakan nyeseknya setiap lebaran atau kumpul temen lama diiringi bertubi2 pertanyaan,🙉 "Kok belum punya anak?" "Kenapa belum punya anak?" "Cepetan punya anak jangan ditunda." "Kerja terus sih jadi lupa punya anak." (Kerja merupakan salah satu pelarian dari ke-BAPER-an semua pertanyaan ini) "Promil atuh, jangan didiemin aja katanya mau punya anak" Duuhh euyy itu nyesek sekali pertanyaannya kaka 😅😅, Cuma bisa balas dengan ekspresi 'ceria' sambil bilang.. "Doakan yaaa cepet punya dede bayiik lucu kaya bayiiknya kamuu".. abis itu nangis dipojokan 😂😂😂 Karena sadar Anak itu HAK PREROGATIFnya Allah, yang kita bener2 ga bisa 'maksa' jadi pasangan yg terpilih cepat punya anak atau tidak.. Insha allah kita berdua juga sedang berikhtiar kesana kemari heii heii 😂😂, salah satunya dengan memperbanyak PIKNIK, soalnya kalo melulu ke dokter bawaannyaa makin stress.. kita mencoba menikmati setiap moment berdua yg allah kasih berlebih selama 3 tahun perjalanan rumah tangga kami.. alhamdulillah meskipun MASIH berdua udah seru aja ternyata nikah tuh.. apalagi udah ber6 atau ber7 yaaak 😍, soon soon.. mohoon doanyaaa! Tetap doakan dan suport kami ya 😘😘 Mohon maaf apabila ada pihak yg tidak nyaman dengan tulisan kami ini.. Status ini semata2 merupakan sebuah ekspresi ke-BAPER-an. Efek tadi malem mimpi punya bayiik 😝😝 Buat para pejuang promil yg senasib sama eka.. keep strong ya dear! ALLAH lagi prepare dede bayiik yg lucu buat kita di waktu yang tepat.. soon insyaallah 😘 Regards Dari kami pasangan yang doyan sekali piknik

at PT. ANTAM (Persero) Tbk – View on Path.

Copy paste dari temen: Tulisan lama yang kelihatannya masih relevan Fenomena Kebangkitan Kelas Menengah Muslim “Baru” di Indonesia (Revivalism of “new” middle class muslim in Indonesia) Ada fenomena sangat menarik yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Saya menyebutnya sebagai kebangkitan kelas menengah muslim baru di Indonesia. Kenapa baru? Karena kelompok kelas ini tidak lahir dari gerakan gerakan liqo semasa mereka masih duduk di bangku SMU atau kuliah. Dimasa-masa itu, kelompok ini malah cenderung masuk ke golongan hore hore hedonis, apatis atau agak ke kiri-kirian. Yang perempuan sebagian besar belum berhijab. Perubahan terjadi pada saat mereka masuk periode usia diatas 35-40. Saat keluarga dan karir sudah mapan. Mulai ada rasa kosong yang merambat di sanubari,lelah dengan kesibukan duniawi mengejar rizki. Mulai muak dengan praktek tamak kapitalisme dan ekonomi liberal yang mereka jumpai sehari-hari dalam pekerjaan. Ditambah rasa bersalah atas “kebandelan” semasa muda dahulu. Mulailah mereka tergabung dalam pengajian-pengajian di kantor atau di lingkungan tempat tinggal, dan menemukan kedamaian baru dalam Islam. Mereka mulai dengan konsisten meninggalkan praktek riba, dan istiqomah mencari makanan halal. Yang perempuan berhijab, kebanyakan panjang model khimar. Agenda jalan jalan ke luar negeri lalu diganti dengan perjalana umrah atau haji ONH Plus. Lalu apakah ini salah? Jelas tidak, bertambahnya kelas menengah muslim yang semakin religious seharusnya berakibat positif bagi kemajuan dan kebaikan umat. Tapi sayang seribu sayang, kebangkitan ini ditangkap sangat jeli oleh kaum tafkiri, dan sebagian terperangkap...(sebagian lho ya...nggak semuanya :-) ) Kelas menengah dengan penghasilan bagus,rada rada galau, jumlah banyak, di negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Oh maan, Its too tempting untuk “disia’siakan”. Mulailah perjuangan kaum tafkiri ini dimulai diantaranya dengan menjadi guru ngaji di lingkungan perkantoran, eksekutif atau pengajian ibu ibu menengah ke atas yang tentengannya hermes. Di dunia maya, buzzer dikerahkan untuk meniupkan isu-isu “template” seputar keburukan paham di luar sunni, kecacatan demokrasi, keburukan pemimpin non-muslim or you name it lah, banyak banget. Kesalehan instant yang menggebu-gebu ditambah provokasi pihak tafkiri ini menjadikan kelompok kelas menengah muslim ini menjadi kelompok reaktif yang malleable, cukup berpengaruh dengan akses capital mereka yang besar dan melek teknologi,namun labil. Bicara tentang zuhud, kesederhanaan, tapi masih belum bisa lepas dari pajero sport seri terbaru atau jajanan anak yang harus beli di Hongkong. Critical thinking yang kita harapkan dari kelas menengah berpendidikan baik jadi lenyap. Tidak sedikit dari mereka yang asal share berita berita hoax dari portal nggak jelas, tanpa minat melakukan tabayyun atau research kecil (yang begini biasanya bikin puyeng di grup wa atau media sosial…haha…iya kan) Yang repotnya, sudah sulit untuk melakukan diskusi dengan kepala dingin, karena usia semakin bertambah, ego mengeras dan mereka yang dianggap belum cukup religius boro boro didengerin, malah mungkin didoakan supaya insyaf. Ini berbeda dengan kelompok menengah muslim lainnya yang mulai dari basis liqo di SMU atau kuliah yang biasanya beberapa akan mengalami perubahan pemikiran sejalan dengan perjalanan hidup dan interaksi dengan orang dari berbagai kalangan. Kelompok baru non-halaqah ini sudah cukup “piknik", kenyang dengan overseas trip atau business meeting. sehingga interaksi dengan kelompok berbeda dari negara datau kepercayaan yang tak sama menjadi tak begitu berpengaruh lagi, malah justru mempertajam ketidaksukaan terhadap paham paham diluar yang diyakininya. Oh iya atas saran seorang teman, perlu ditegaskan di sini bahwa dikotominya nya memang tidak sesederhana bahwa kelompok yang tadinya hore hore akan menjadi intoleran atau yang tadinya anggota liqo taat kemudian menjadi lebih moderat. enggak juga, bisa jadi ya linear saja. Saya pribadi berpendapat bahwa dialog tetap perlu dikedepankan. Dialog dengan kelembutan, tanpa mempermalukan. Karena sungguh sayang apabila kemunculan kelas menengah Islam yang baru ini malah menjadikan umat lebih terpecah –pecah dan bukan bersatu solid mengatasi kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan. my random thought in the middle of day of silence.

Floating stairs

Dengan terungkapnya fakta bahwa ternyata perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak dalam jumlah yang relatif kecil, menyebabkan timbulnya sentimen ketidakadilan di tengah masyarakat. Hal menarik dari kontroversi yang timbul di sini adalah munculnya perdebatan mengenai legalitas vs. moralitas dalam konteks perencanaan pajak internasional. Dalam praktiknya memang terdapat struktur-struktur bisnis yang dilatarbelakangi dengan motivasi bisnis yang tulen, namun terdapat juga struktur-struktur bisnis yang sama sekali tidak wajar sehingga tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, apabila tidak terdapat keuntungan pajaknya. Struktur-struktur tersebut dapat ditangkal oleh beberapa peraturan anti-abuse yang juga sudah berlaku saat ini, namun kesulitannya adalah bagaimana menangani suatu struktur usaha yang mempunyai motivasi bisnis yang tulen, namun tercampur dengan motivasi perencanaan pajak? Kasus Google dipilih untuk dibahas dalam artikel ini secara acak. Namun demikian pilihan penulis untuk membahas kasus Google tidak terlepas dari fakta bahwa Google tengah menjadi sorotan publik di Indonesia dan juga karena informasi mengenai struktur pajak Google telah terbuka dan mudah diakses secara umum (dengan googling pun pembaca dapat menemukannya). Double Irish Dutch Sandwich Dalam beberapa tahun terakhir, Google telah melakukan ekspansi besar, dari sekedar administrator mesin pencarian website terbesar di dunia, sampai dengan pemilik Youtube. Google Inc. didirikan di California pada 1998. Kemudian, pada 2011, pendapatan perusahaannya hampir mencapai US$38 miliar dengan profit sekitar US$ 10 miliar. Tarif pajak efektif perusahaan pada tahun tersebut adalah 2,4%, walaupun tarif pajak menurut undang-undang pajak penghasilan Amerika pada saat itu adalah 35%. Pertanyaannya bagaimanakah Google berhasil mencapai efek pajak tersebut? Struktur Google dikenal dengan sebutan Double Irish Dutch Sandwich dikarenakan terdapatnya dua anak perusahaan Irlandia yang mengapit satu anak perusahaan Belanda, bagaikan roti (Irlandia) dengan isinya (Belanda) merupai suatu sandwich. Ilustrasi struktur Google dapat digambarkan sebagai berikut: Tahap pertama dalam struktur pajak Google adalah melakukan transfer intellectual property (IP) keluar dari Amerika. Manajemen Google telah mengantisipasi bahwa nilai IP Google akan meningkat seiring atau bahkan melampaui pertumbuhan perusahaan. Apabila IP tersebut dieksploitasikan dari Amerika, maka penghasilan yang dihasilkan oleh IP Google tersebut akan terkena dampak pajak yang berat, dikarenakan sistem pajak Amerika yang menerapkan tarif pajak yang tinggi. Dengan demikian apabila IP Google tersebut ditempatkan di negara yang lebih bersahabat secara pajak maka Google mendapatkan penghematan pajak yang cukup signifikan. Adapun cara melakukan transfer IP agar transaksi transfer IP itu sendiri tidak terkena pajak yang besar adalah dengan cost sharing agreement. Perlu diperhatikan bahwa IP pada dasarnya bersifat intangible sehingga dapat dengan mudah direlokasikan ke tempat lain. Tahap kedua adalah menentukan negara di mana IP tersebut akan ditempatkan. Idealnya adalah negara dengan tarif pajak yang rendah. Dalam konteks ini Google telah mendirikan perusahaan Irlandia, namun dengan tempat manajemen efektif (ditentukan antara lain dari status subjek pajak direksi dan tempat dilakukannya meeting BOD) di Bermuda. Alasan dilakukan hal ini adalah agar anak perusahaan tersebut tidak mendapatkan status subjek pajak di negara manapun (stateless). Sebagai informasi anak perusahaan Google di Bermuda/Irlandia ini hanya mempunyai direksi dan tidak melakukan kegiatan bisnis yang aktif. Sebagai salah satu pemilik IP Google, anak perusahaan Irlandia mendapatkan penghasilan royalti dari lisensi IP Google. Tahap ketiga adalah pendirian anak perusahaan Irlandia yang kedua, yaitu Google Ireland Limited (GIL). GIL akan berfungsi sebagai pusat manajemen dan koordinasi aktivitas Google di seluruh dunia (EMEA). Pilihan untuk mendirikan perusahaan di Irlandia lagi dikarenakan oleh tarif pajak Irlandia yang cukup rendah (12,5%) dan untuk menggunakan loophole dalam peraturan Controlled Foreign Corporation (CFC) Amerika. Secara singkat peraturan CFC ditujukan agar Amerika dapat memajaki anak perusahaan multinasional Amerika dengan deemed dividends, apabila anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan pasif. Apabila peraturan CFC tidak ada, maka perusahaan-perusahaan dapat menyimpan penghasilannya di anak perusahaan di luar negeri tanpa dikenakan pajak di Amerika, karena pada prinsipnya Amerika baru dapat memajaki penghasilan tersebut ketika anak perusahaan memutuskan melakukan distribusi dividen kepada perusahaan induk di Amerika (efeknya adalah deferral of tax liability atau penundaan saat terkena pajak, sehingga terdapat keuntungan time value of money). Loophole peraturan CFC Amerika adalah dimungkinkannya untuk memperlakukan dua anak perusahaan di negara yang sama sebagai satu kesatuan entitas. Dengan demikian dari kacamata Amerika, anak perusahaan Google di Irlandia adalah perusahaan aktif (sebab GIL merupakan perusahaan aktif), sehingga tidak terkena peraturan CFC Amerika. Tahap keempat adalah pemanfaatan perusahaan Belanda sebagai perantara pembayaran royalti. Struktur Double Irish Dutch Sandwich ditujukan untuk perencanaan pajak pada pembayaran royalti (penghasilan yang dihasilkan oleh IP Google). Adapun aliran pembayaran royalti adalah sebagai berikut EMEA (perusahaan relatedmaupun non-related yang memanfaatkan IP Google di Eropa, Timur Tengah maupun Asia) membayar royalti kepada GIL, GIL membayar royalti ke Belanda, dan terakhir Belanda membayar royalti ke Bermuda/Irlandia. Apabila Belanda tidak ada, maka GIL harus membayar royalti langsung kepada Bermuda/Irlandia (yang bukan merupakan subjek pajak di negara manapun), pembayaran royalti tersebut dikenakan withholding tax di Irlandia. Dalam konteks ini Belanda dimanfaatkan sebagai perantara karena pembayaran royalti dari Belanda ke luar negeri tidak dikenakan withholding tax; dan pembayaran royalti dari GIL ke Belanda juga tidak dikenakan withholding tax karena terdapatnya directive royalty di komunitas Eropa. Pasalnya, Bermuda/Irlandia tidak dapat memanfaatkan directive ini karena Bermuda/Irlandia bukan merupakan subjek pajak di negara dalam komunitas Eropa, namun dalam kasus ini GIL dan Belanda sama-sama merupakan subjek pajak di negara yang merupakan anggota komunitas Eropa. Selain itu, Google telah mendapat tax rulingdari otoritas pajak Belanda, yang memungkinkan anak perusahaan Google Belanda dikenakan pajak yang rendah di Belanda, namun tetap mendapatkan status subjek pajak di Belanda. Dengan memperhitungkan semua langkah-langkah diatas tersebut, menurut Prof. Hans van den Hurk perhitungan tarif efektif Google dapat digambarkan sebagai berikut: Penghasilan royalti diterima oleh GIL 1,000.00 Asumsi: Spread yang dikenakan pajak di GIL (Irlandia) 2% -20.00 Penghasilan royalti diterima oleh Belanda 980.00 Asumsi: Spread yang dikenakan pajak di Belanda 0.2% -1.96 Net royalti diterima Bermuda/Irlandia 978.04 Moralitas vs. Legalitas Struktur Google di atas adalah legal, dan dimungkinkan karena terdapatnya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap negara dan sistem pajak internasional yang tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata-kata lain, hal ini dimungkinkan karena terdapatnya ketidaksempurnaan (imperfections) dalam sistem pajak internasional. Pertanyaannya apakah Google dapat disalahkan karena memanfaatkan imperfections tersebut? Dari sudut pandang pelaksana hukum , yaitu contohnya hakim maupun otoritas pajak, seharusnya hukum, walaupun mempunyai imperfections tersebut, tetap harus menjadi panduan utama. Walaupun demikian, imperfections dalam sistem hukum seharusnya tidak dapat memnghentikan masyarakat untuk mencari remedi politik yang lainnya. Hal inilah yang sekarang terjadi di mana berbagai media nasional menyoroti bahwa Google seharusnya dikenakan pajak juga di Indonesia, dan bahwa Google seharusnya membentuk BUT di Indonesia. Pertanyaan apakah peraturan yang sudah ada memadai untuk memajaki Google di Indonesia? atau apakah diperlukan undang-undang atau peraturan baru agar Google dapat dipajaki di Indonesia? Jika memang peraturan baru dibutuhkan, maka solusinya tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat (baca: DPR) dalam membuat peraturan baru tersebut. * Artikel Terkait: Begini Cara Inggris Memajaki Google Butuh Kerja Sama Global Untuk Tangani Google Kejar Pajak Google, DPR Harus Terlibat Begini Cara Google Hindari Pajak Tanpa Status BUT, Google Sulit Dipajaki Pemerintah Buka Pintu Negosiasi Untuk Google

Tax amnesty

Saya Tak Perlu Pemimpin Banyak orang sibuk ngomong soal jangan pilih pemimpin non Muslim, bla bla bla... Logikanya untuk saya mungkin berbeda, Gubernur DKI itu bukan pemimpin saya... Dia orang yg bekerja untuk saya, mengurus kota yang anggarannya didapat (sebagian) dari uang saya (pajak pribadi maupun perusahaan). Gajinya memang ngga kecil tapi juga ngga besar kalau dibandingkan dengan CEO perusahaan yg mengelola pendapatan dan anggaran sebesar Rp 100 trilyun lebih per tahunnya seperti DKI ini. Bagi saya Gubernur DKI bukan untuk dihormat-hormati atau ngimami sholat saya, bukan juga untuk saya datangi minta restu sebelum saya melakukan kegiatan. Saya punya kesibukan; pekerjaan, ngurus anak2 saya, kelg saya dll. Saya perlu kenyamanan dalam melakukan kegiatan kegiatan tersebut di kota dimana saya tinggal ini, seperti juga banyak orang di DKI ini. Saya perlu orang yang dapat dipercaya me-'manage' anggaran (yang ada uang saya di dalamnya) dengan baik, dibelanjakan sesuai kebutuhan, tidak dikorupsi, dan menyelesaikan masalah masalah infrastruktur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan DKI. Tidak... Saya bukan mencari pemimpin, saya membutuhkan administrator kota yang dapat dipercaya dalam urusan keuangan dan punya kemampuan menata kota saya ini. Insya Allah kalau untuk imam sholat saya akan memilih yang Muslim (juga milih Istri ) tapi maaf, Gubernur DKI bukan pemimpin bagi saya, melainkan administrator, seperti admin dalam hal hal lain, dia tak perlu seiman dengan saya, yang penting ia dapat dipercaya dan memiliki kemampuan... Dan sampai hari ini Ahok yang terbaik dalam hal ini. 2017 nanti saya akan memilih Ahok sebagai Gubernur lagi. Tapi kalau sholat pas ada Yusril, saya pastinya akan jadi makmumnya Yusril. Kalau untuk pemimpin cukup sudah almarhum ayah saya sebagai pemimpin saya.

Kemarin Archandra Tahar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri ESDM melalui konfrensi pres Pratikno. Pemerintah kemudian menunjuk Luhut sebagai Plt Menteri ESDM merangkap Menko Maritim. Saya kaget karena Presiden Jokowi begitu cepat memutuskan. Spontan profesor Yusril yang dulu gagal nyapres dan sekarang gagal nyagub itu menganggap Jokowi tidak mampu mengelola negara. Sebagian orang menganggap Jokowi sudah tepat karena taat hukum dan sebagainya. Apapun itu, saya hanya ingin ucapkan “Selamat atas keberhasilan kalian melengserkan Archandra. Salut…” Dua hari terakhir ini saya menulis dukungan terhadap Archandra berdasarkan informan seword.com yang punya akses langsung. Kemarin siang, arus komentar di media sosial masih sangat positif. Meski memang basis pendukung Jokowi sudah mulai banyak yang masuk angin. Mereka mulai keluar dengan opini seolah “taat hukum” padahal memang sudah dikondisikan seperti itu. Sebagian orang hanya ikut arus untuk mendukung atau menjatuhkan Archandra dengan segala alasannya. Dari dua tulisan tersebut, saya tidak sedang membela meski salah atau cinta buta, saya dan seword.com hadir sebagai media perantara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan di media mainstream secara langsung. Dengan harapan bisa jadi pembanding dari media mainstream yang begitu kaku dan formal. Namun setelah semalam Archandra resmi diberhentikan, ini jadi berita paling tidak menyenangkan bagi saya sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Archandra diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Isu yang beredar di sosial media belum bisa dibuktikan, semua komentator tidak dapat membuktikan apapun. Klaim bahwa Archandra bolak balik menggunakan paspor AS pun tidak ada buktinya, media hanya mengutip dari isu yang beredar. Tapi mengapa Archandra harus langsung diberhentikan? Ini yang menarik saya kupas dari kacamata Pakar Mantan. Setelah prescon selesai, informan seword hanya menjawab dengan emo saat saya tanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di istana. Dan saya pikir beliau perlu waktu. Kalau sudah tenang nanti pasti saya tanyakan. Melihat pemberhentian Archandra ini saya jadi teringat dengan Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR. Namun kemudian dijegal dan ditersangkakan oleh KPK. Meskipun berhasil menang di praperadilan dan dinyatakan tidak bersalah, namun Budi Gunawan tetap tidak dilantik jadi Kapolri. Presiden Jokowi dengan tenang mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri sementara. Satu-satunya alasan Budi Gunawan tidak jadi dilantik adalah keriuhan yang terjadi di masyarakat. Sementara Archandra yang masih sebatas isu dan belum bisa dibuktikan namun sudah berhasil membuat perdebatan yang cukup mirip seperti kasus Budi Gunawan. Contoh saja seperti impeach, Presiden tidak taat hukum, dan sebagainya. Bedanya, ancaman impeach dan tidak taat hukum ada jika Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Sementara bagi Archandra, jika tidak dipecat maka Presiden tidak taat hukum. Jokowi tidak takut terkena impeach saat membatalkan pelantikan Budi Gunawan meski sudah di posisi clear. Sementara Jokowi malah memecat Archandra meskipun belum bisa dibuktikan dia bersalah. Saat membatalkan pelantikan Budi Gunawan, Presiden Jokowi langsung membacakannya sendiri. Sementara prescon Archandra hanya melalui Pratikno. Perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat saya berpikir tentang menang dan kalah. Archandra kalah oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Tanpa ijin ke informan seword, mungkin saya buka saja, Blok Masela yang semula dianggarkan 22 miliar dollar, setelah dikoreksi oleh Archandra hanya menelan biaya 15 miliar dollar. Bayangkan, selisih 7 miliar dollar dan itu duit semua. Alasan soal dwi kewarganegaraan itu sangat mengada-ngada dan hal kecil. Setidaknya jauh lebih kecil dari permasalahan aturan hukum Budi Gunawan yang harus segera dilantik sebagai Kapolri. Presiden Jokowi dengan hak preogatifnya bisa memberikan status kewarganegaraan pada Archandra, kalau memang Archandra dinyatakan bukan WNI. Sesuai dengan pasal 20 nomer 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI berbunyi: Orang asing yang telah berjasa kepada negara republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Penasehat hukum seword.com sudah mendesak saya untuk menuliskan hal ini sebelum Archandra dipecat karena isu dwi kewarganegaraan. Sementara informan seword yang punya akses ke Archandra meminta bertahan dengan arus opini publik yang sedang digelar. Sebab ini benar-benar bukan soal hukum atau dwi kewarganegaraan. “Kita harus lawan isu dengan isu.” Pertimbangannya begini, pelengseran Archandra sedari awal saya sadari bukan soal dwi kewarganegaraan. Sama sekali bukan itu. Bahwa saya harus menjawab sesuai arus isu yang ada, itu hanya sebagai pesan bahwa kami tau “kalian bangsat” sedang mencari cara melengserkan Archandra. Sekarang setelah Archandra lengser logikanya jadi begini: kalaulah Archandra memang warga negara AS saat ke Indonesia, Presiden tetap bisa memberikan kewarganegaraan padanya. Dan undang-undang AS menyebutkan, saat warga negaranya menjadi pejabat di negara lain maka otomatis hilang status kewarganegaraannya. Tapi alasannya memang bukan soal dwi kewarganegaraan. Ini soal lain, anda dapat temukan di dua artikel terakhir saya sebelum ini untuk memahaminya. 100% valid. Inilah kenapa semalam Pratikno tidak menyebut alasan pemberhentian Archandra, sebab memang tidak ada alasan hukum selain hak preogatif Presiden untuk mengangkat dan memecat. Sekarang teman-teman paham kenapa saya ucapkan “selamat atas kemenangan kalian. Salut saya sama usaha kalian…” Sebagai bentuk kekesalan terkontrol, mungkin perlu saya sebutkan bahwa titik-titiknya semalam hadir di prescon, berdiri bersama-sama Pratikno. Anteknya Pak Mantan kampret tapi citranya di media luar biasa positif karena rajin ‘belanja.’ Begitulah kura-kura.