#pemkab

Tulang Bawang Barat, lampungkita.id – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba menggelar penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah daerah serta kepala sekolah UPTD SD dan SMP se-Kabupaten Tubaba di Aula SMPN 9 Tubaba, Rabu, 10 Juni 2026. Bupati Tubaba Novriwan Jaya yang diwakili Kepala Bagian Hukum Setdakab Tubaba, Budi Sugiyanto, mengapresiasi…

Lampung Timur, lampungkita.id – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, bersyukur lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Menurut Ela, opini WTP merupakan hasil kerja keras…

Pringsewu, lampungkita.id – Sebanyak 693 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Pringsewu telah menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk kebutuhan selama dua bulan, Sabtu, 23 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, di Balai Pekon Rejosari. Menurut Riyanto, penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari langkah…

Pringsewu, lampungkita.id – Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Tanggamus-Pringsewu melakukan audensi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Pringsewu, khususnya terkait pajak daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Bupati Pringsewu pada…

UNTUK menyiasati efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Lewat format itu dipercaya bisa menekan biaya penggunaan air, Listrik dan alat tulis kantor (ATK). Karena itu semua Pemkab dan Pemkot pun diharapkan menerapkan hal serupa.

“Pemprov juga mendorong kabupaten/kota agar ikut melakukan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan daerahnya masing-masing. Mungkin bagi kabupaten yang masih cukup APBD nya, tidak perlu WFH, tetapi bagi kabupaten lain seperti Kuningan, Purwakarta, Subang. Pangadaran, Majalengka mesti WFH, kalau tidak beban anggarannya berat, provinsi saja WFH,” papar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Senin (3/11).

Jakarta, CINEWS.ID – Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) WIlayah III KPK Ely Kusumastuti mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berintegritas. Perencanaan matang hingga transparansi proyek pengadaan barang dan jasa harus diutamakan untuk mencegah kebocoran anggaran. Hal ini disampaikan Ely saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan…

SEBANYAK 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung program tiga juta rumah dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jateng, Boedyo Darmawan, menyampaikan seluruh daerah sudah memiliki aturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, terdapat perbedaan kriteria penerima.

“Sebanyak 22 kabupaten/kota membebaskan BPHTB untuk semua WNI yang membeli rumah subsidi. Sementara 13 kabupaten/kota membatasi hanya untuk warga ber-KTP daerah setempat,” jelas Boedyo di Semarang, Senin (15/9).

Penajam, CINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan telah menyiapkan anggaran untuk gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. “Pemerintah kabupaten sudah siapkan alokasi anggaran untuk gaji CPNS dan PPPK 2024,” ujar Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan…