#ojk

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah kebijakan adaptif dan terukur di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Hal itu guna mendukung kebutuhan industri sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kebijakan tersebut diberikan secara selektif melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK dan hanya berlaku bagi perusahaan yang mengajukan permohonan serta memenuhi hasil penilaian OJK. Langkah itu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Sejumlah kebijakan yang diberikan antara lain batas kepemilikan asing untuk mendukung penguatan permodalan, relaksasi persyaratan masa operasional pemegang saham pengendali sebelum melakukan penyertaan modal, serta penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan perusahaan.

Penyederhanaan perizinan

DALAM rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Kodim 0612/Tasikmalaya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeklarasikan dan mengedukasi keuangan serta menolak pinjaman online ilegal dan aktivitas keuangan ilegal. Deklarasi tolak judi online tersebut, dihadiri ratusan prajurit TNI Aula Makodim 0612/Tasikmalaya.

Kasdim 0612/Tasikmalaya Mayor Czi Wawan Muhamad Nurodin mengatakan, sebagai bentuk sinergitas antara Kodim 0612/Tasikmalaya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihaknya ingin menanamkan kesadaran, kewaspadaan bagi prajurit TNI terhadap ancaman kejahatan finansial digital. Sebab judol dapat merusak stabilitas ekonomi.

“Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan mental dan pengetahuan serta prajurit harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi bijak serta mampu melindungi diri dan keluarga dari jebakan aktivitas ilegal,” ujar, Mayor Czi Wawan, Senin (18/5/2026).

Sadar hukum

JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Otoritas Jasa Keuangan memandang kebijakan Kredit Usaha Rakyat berbunga maksimal 5 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar beban regulasi, melainkan peluang bisnis jangka panjang yang bisa digarap perbankan nasional secara serius. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan hal itu pada Minggu, 17 Mei 2026. Ia mendorong…