#hutri77

Pandemi yang sudah berjalan selama 2 tahun ini cukup memukul berbagai sector di Indonesia. Berbagai industry terkena dampak termasuk Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara agar UMKM dapat bertahan di tengah pandemi. Termasuk pengadaan vaksin masal yang dilakukan guna untuk mengurangi laju penularan dari Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan dan mulai pulih kembali roda ekonomi. Tetapi tidak cukup sampai disitu, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu juga berpengaruh. Namun hal tersebut bukan alas an untuk tetap terpuruk. Data menunjukan bahwa pada tahun 2020 UMKM yang terkena dampak pandemi berjumlah 59%.  Hal tersebut menjadi cacatan bahwa UMKM berisiko jika suatu saat terkena dampak Kembali.

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM Jogja Bangkit Kembali?

Hasil  sensus penduduk tahun 2020 menunjukan mayoritas penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh generasi milenial yang lahir dalam rentang (1981-1996). Untuk membantu UMKM bisa dilakukan dengan metode skema investasi. Karena pada saat ini UMKM mayoritas masih menggunakan produk jasa keuangan berupa perbankan untuk mendapatkan modal tambahan dalam usaha. Padahal untuk mendapatkan dana tersebut wajib menyiapkan jaminan berupa sertifikat tanah ataupun surat berharga lainnya. Padahal tidak semua UMKM memiliki hal tersebut. Sehingga secara tidak langsung dengan munculnya pinjaman online (Pinjol) tanpa izin OJK menjadi rujukan para pelaku UMKM. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan dimana bunga dari Pinjol yang tidak berijin OJK tersebut akan sangat memberatkan. Penjualan data nasabah menjadi risiko berikutnya bagi pelaku UMKM yang mengambil pinjaman di Pinjol Ilegal. Tentu hal tersebut jangan sampai terjadi mengingat data pribadi termasuk privasi.

Data menunjukkan literasi keuangan masyarakat mulai membaik  dari tahun ke tahun. Membaiknya literasi keuangan ini tidak lepas dari peran lembaga pemerintah dalam memberikan edukasi yang gencar. Kejutannya adalah selama pandemi berlangsung jumlah investor di berbagai platform meningkat pesat. Hal ini tentu karena generasi milenial masuk dalam generasi sandwich yang mempunyai prospek untuk merdeka secara finansial. Kesempatan ini bisa diambil oleh instansi pemerintah untuk memfasilitasi UMKM yang akan mendapatkan pinjaman dana melalui skema investasi yang ada. Mempertemukan antara pemerintah, swasta/fintech, UMKM, dan masyarakat.

Saat ini sudah banyak platform yang tersedia secara digital untuk mempertemukan antara investor dengan pelaku usaha. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Peer to peer (P2P) Lending yang merupakan sebuah layanan pinjam/meminjam uang dalam mata uang rupiah antara kreditur dan debitur berbasis informasi. Tentu P2P lending ini berbeda dengan perbankan. Jika di bank nasabah akan mendapatkan uang dari bank lalu setiap bulan akan mengangsur dan akan ditambah  bunga dari pinjaman. P2P lending mempertemukan antara investor dan pelaku usaha dalam sebuah platform Finansial Technology (Fintech). Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan modal usaha tentu akan melewati seleksi yang dilakukan oleh Fintech tersebut. hal ini tentu mendorong pelaku usaha/UMKM untuk memperbaiki dari segala sisi yang ada didalam badan usahanya. Seperti memperbaiki pembukuan dan sebagainya. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena UMKM akan lebih bertanggung jawab terhadap usaha yang mereka lakukan. Setelah tersaring maka investor dapat memilih UMKM yang akan didanai sesuai dengan prospek dari usaha dan juga produk usaha. Jika pendanaan sudah tercukupi maka fintech tersebut akan menyalurkan dana ke pelaku usaha. Pembiayaan ini memiliki rentang waktu target dimana dalam sekian bulan harus selesai. Sehingga melatih UMKM untuk disiplin dan melakukan usaha berdasarkan target. Dana yang digunakan tentu akan berproses dalam mendorong usaha UMKM. Harapannya adalah keuntungan akan muncul dan dilakukan bagi hasil antara UMKM dan Investor. dana akan dikembalikan lagi ke investor jika sudah jatuh tempo. Tentu investor sudah mengetahui akan risiko dari pendanaan ini.

Bagi pelaku UMKM yang menganut prinsip Syariah, saat ini sudah hadir P2P Lending Syariah. Fasilitas ini untuk memberikan rasa nyaman bagi pelaku UMKM yang menghindari perilaku Riba, Gharar, dan maysir. Sudah diawasi oleh OJK dan juga MUI. Tetapi memang perlu kehati-hatian dari para pelaku UMKM dalam memilih P2P Lending. Wajib untuk memilih yang terdaftar di OJK.

Hingga saat ini P2P lending masih awam dikalangan masyarakat. Bantuan Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memfasilitasi pertemuan UMKM dengan Fintech akan sangat berarti.  Jangkauan fintech masih minim untuk pelaku usaha di DIY. Prospek secerah ini harus dimanfaatkan dengan baik. Harapan yang muncul adalah perputaran uang generasi milenial DIY untuk investasi akan masuk ke UMKM dengan fasilitas dari Fintech. Kendala saat ini adalah belum ada UMKM yang masuk ke dalam kriteria pendanaan untuk P2P Lending. Penyebarluasan informasi dan juga pelatihan dalam hal administrasi juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Kebangkitan UMKM akan bertahap pulih, bangkit, dan maju melawan pandemi.

 “Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Pembuatan Konten Media Sosial dalam rangka Memperingati HUT RI ke-77 dengan tema Kembali Berkarya : Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY”

Daftar Pustaka

Ramdani, Gilar. (23 Juni 2022). Mengenal Pendanaan Peer to Peer Lending Syariah yang Aman dan Mudah. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4993477/mengenal-pendanaan-peer-to-peer-p2p-syariah-yang-aman-dan-mudah

Kusnandar, Viva Budi. (28 Juli 2021). Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk Yogyakarta 3.67 juta jiwa. databoks.katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/28/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-yogyakarta-367-juta-jiwa