#highlevelmeeting

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov Bali dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Ruang Tirta Empul Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (18/12/2023). Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, TPID Prov Bali harus bekerja bersama dengan stakeholder (Ngrombo) menjaga pasokan ketersediaan pangan hingga menjaga kenaikan harga agar tidak melebihi target. “Kita harus mempertahankan target inflasi di Bali tetap berada pada kisaran 3±1%, untuk itu kita perlu memantapkan strategi pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan, seperti memastikan Ketersediaan Pasokan barang-barang konsumsi seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak kelapa, buah-buahan, dll,” jelasnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, Kepala Perwakilan BI Prov Bali, Erwin Soeriadimadja, Bupati/Wali Kota seluruh Bali, anggota TPID hingga stakeholder terkait lainnya. Menurutnya, penduduk Bali sesuai data BPS adalah sekitar 4,3 juta jiwa, namun karena Bali adalah destinasi wisata, maka kebutuhan pasokan harian bisa lebih dari 6 juta jiwa. “Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pasokan tersebut,” imbuhnya. Adapun kita-kiat yang ia sampaikan pada kesempatan pagi itu untuk menjaga pasokan dan inflasi seperti memastikan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, memastikan keterjangkauan harga, hingga melakukan komunikasi efektif sehingga masyarakat atau konsumen mendapat informasi yang valid terkait perkembangan harga komoditi. High Level Meeting TPID kali ini juga dirangkaikan dengan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia menambahkan, Penerapan ETPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia juga berpesan agar beberapa capaian TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah baik agar terus dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Sementara Kepala Perwakilan BI Prov Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan, pada bulan November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan Bali sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 nasional. Adapun inflasi tahunan Bali sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28. Beberapa komoditi menurutnya yang patut diwaspadai berpotensi kenaikan inflasi adalah beras, hortikultura (cabai merah, cabai rawit, bawang merah), gula pasir, canang sari, angkutan udara dan bensin. Senada dengan P. Gubernur Mahendra Jaya, ia pun menekankan perlunya 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan serta Komunikasi Efektif.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Denpasar Tahun 2023, Selasa (5/12/2023) di Prama Hotel Sanur. Program ini terus digenjot Pemkot Denpasar sebagai upaya perluasan dan digitaliasi daerah dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Serta ini sebagai inovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Tampak hadir dalam kedempatan ini, Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya, Kepala Cabang Utama Denpasar, I Made Sudarma, Kepala Tim SP Bank Indonesia, Ernawan Andreastanto, Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Kadek Wenten, serta Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Kota Denpasar telah mengedukasi dan menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk transaksi retribusi seperti rumah potong hewan pada Dinas pertanian Kota Denpasar, Dinas kesehatan, Dinas tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi Kota Denpasar, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Denpasar dengan persetujuan bangunan gedung dan lainnya. Percepatan digitalisasi, tahun 2023 Bapenda Kota Denpasar telah melakukan edukasi transaksi non tunai menyasar kaum milenial berupa transaksi non tunai di kantin SMPN 15 Denpasar dan satu SMP Swasta di Denpasar. Pembayaran retribusi di rumah potong hewan, serta memberikan reward kepada wajib pajak melalui kanal digital. Ke depan pihaknya akan memperluas transaksi non tunai salah satunya menyasar retribusi sampah. "Selain memanfaatkan kanal digitalisasi, agar dipantau untuk pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menindak lanjuti opini pada rakorpusda terhadap pelaksanaan e-retribusi sampah agar juga mendapat perhatian kita bersama," ujar Arya Wibawa. Sementara Kepala Bapenda Kota Denpasar yang juga sekretaris TP2DD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan, High Level Meeting perluasan digitalisasi daerah ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan merancang program terkait digitalisasi di sektor keuangan. Adapun sektor keuangan ini meliputi belanja, pendapatan dan transformasi digital bagi masyarakat, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Disamping transaksi tersebut Pemerintah Kota Denpasar telah menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, yang turunannya berupa perda pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini sedang di evaluasi. Menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 september 2022 perihal implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan, yang telah memasuki tahap pelaksanaan oleh Pemerintah Kota Denpasar. "Hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah terutama penggunaan anggaran dan bendahara kedepannya," ujarnya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - TPID Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada Selasa (26/9/2023) bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung. HLM kali ini dipimpin oleh Wakil Bupati Badung dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta camat se-Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, dilakukan simbolis penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan, apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas dukungan yang diberikan sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong agar penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian inflasi. Selain itu perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, Suiasa menyampaikan, bahwa para camat perlu hadir dalam rapat TPID dan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga inflasi. Apalagi, tahun 2024 mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan. Sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata di Bali, menurutnya Badung perlu lebih seksama dalam menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi. Untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan Perumda dapat segera menjalin kerja sama dengan BUMDes. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A Diah Utari mengatakan, bahwa masih tingginya inflasi mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir. Diah juga menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan yaitu harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023. Pada kesempatan ini, Diah juga menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain (1) Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai kota IHK mulai 2024; (2) Penerapan program closed loop yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat; (3) Meningkatkan penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya; (4) Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; (5) Meningkatkan frekuensi operasi pasar; serta (6) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, diantaranya.(bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Guna mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng, Bali pada tahun 2023, hilirisasi pada produksi hortikultura akan dimaksimalkan. “Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat ditemui usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (18/1/2023). Lihadnyana menjelaskan ada upaya jangka pendek dan jangka panjang dalam mengendalikan inflasi di Buleleng. Jangka pendek, akan dilakukan operasi pasar dan kerjasama antar daerah seperti yang telah dilakukan. Untuk jangka panjang, pola produksi dari komoditas akan diatur. Termasuk seluruh proses dalam manajemen produksi sehingga pola panen dan pola produksi bisa dimantapkan. “Itu yang akan kita mantapkan,” jelasnya. Semua itu belum cukup. Manajemen rantai pasok juga harus ditingkatkan. Pola distribusi diatur sehingga tidak terlalu banyak yang terlibat. Dua perusahaan daerah yaitu Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra dikerahkan sebagai penyerap komoditas pangan. Dengan begitu, rantai pasok bisa diperpendek. Hilirisasi pada komoditas hortikultura sebagai komponen bergejolak penyumbang inflasi akan lebih dimaksimalkan. “Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen produk hortikultura. Jangan lupa sebagai komponen bergejolak, hortikultura itu mudah rusak. Maka harus ada adopsi teknologi pasca panen hortikultura sehingga umur simpan mereka bisa lebih panjang. Seperti itu yang akan kita lakukan,” ucap Lihadnyana. Mengenai digitalisasi daerah, Lihadnyana mengungkapkan perluasan digitalisasi khususnya pada pendapatan dan keuangan daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sudah dikelola dengan baik. Juga sudah digunakan dengan akuntabel. “Sehingga, dengan memperluas dan mempercepat digitalisasi daerah apalagi transaksi digital, lambat laun kedepan masyarakat akan menjadi percaya dan yakin untuk membayar pajak. Serta uang pajak ini sudah dikelola dengan baik,” ungkap dia. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyebutkan HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Buleleng merupakan yang pertama di Bali pada tahun 2023. HLM ini membahas upaya mengendalikan inflasi pada bulan Januari 2023. Sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo, di 2023 inflasi masih akan menekan. Termasuk di Provinsi Bali. Berbagai masalah masih menjadi penyumbang inflasi di Bali. Salah satunya adalah adalah harga komoditas cabai. “Kemudian ada tomat, daging ayam ras. Kita pisah dulu antar komoditas. Kalau yang bisa kita beli dari Bali kita beli. Bangli dan Tabanan kan pusatnya ya. Kalau kita tidak punya, baru kita lakukan kerjasama antar daerah di luar Bali. dan Buleleng sudah coba kerjasama dengan Jawa Timur. Internal dulu untuk menjaga inflasi di Januari 2023 ini,” sebutnya. Untuk TP2DD, pada tahun 2023 ini harus lebih inovatif dan kreatif. Utamanya dalam perluasan digitalisasi dan elektronifikasi keuangan daerah. Ini diperlukan mengingat Buleleng meraih predikat TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali. Raihan tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. “Komitmennya sudah kuat. Sekarang tinggal program-programnya saja yang perlu dimantapkan,” imbuh Trisno. Seusai HLM TPID dan TPDD Kabupaten Buleleng, Lihadnyana bersama Trisno Nugroho dan peserta lainnya mengunjungi Plaza Kuliner di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Pantai Penimbangan. Di sana, rombongan berbelanja dan bertransaksi secara digital menggunakan QRIS. Kedepan, transaksi di DTW Pantai Penimbangan akan dilakukan secara digital.(adv/bpn) Read the full article

READ MORE AT http://popi.st/1HqzE07