#fiskal

KOMITE Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hasil asesmen menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada triwulan IV 2025 berada dalam kondisi stabil, didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.

KSSK menyampaikan bahwa volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat pada awal 2026 akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. Oleh karena itu, KSSK akan terus melakukan asesmen forward looking serta memperkuat mitigasi risiko secara terkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diprakirakan mencapai sekitar 5,2% dan meningkat menjadi 5,4% pada 2026, ditopang permintaan domestik yang kuat, stimulus kebijakan, serta peningkatan investasi.

Ketahanan eksternal tetap solid dengan cadangan devisa sebesar USD156,5 miliar, sementara inflasi 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1%. APBN terus menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan ekonomi melalui belanja negara yang efektif. Di sisi lain, stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan permodalan perbankan yang kuat, likuiditas memadai, serta kinerja pasar keuangan yang positif.

PEMERINTAH pusat memangkas dana yang ditransfer ke daerah atau Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rancangan tersebut, alokasi TKD yang ditetapkan oleh DPR sebesar Rp650 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding alokasi TKD tahun 2025, sebesar Rp848 triliun.

Pemangkasan itu menempatkan pemerintah daerah dalam dilema fiskal yang kritis, yakni dipaksa memilih antara membiayai belanja pegawai yang terus membengkak atau mendanai pembangunan yang mendesak.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan inovasi kebijakan fiskal. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat datang ke Semarang untuk mempelajari strategi intensifikasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang dinilai efektif meningkatkan pendapatan daerah.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/10).

“Kami ingin belajar bagaimana Jawa Tengah bisa menggali potensi pendapatan dari Pajak Air Permukaan. Apalagi, Pergub Nomor 24 Tahun 2011 di Jateng menjadi acuan penting dalam penghitungan tarif PAP,” ujar Evi.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dirinya tidak akan mengubah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Selain itu, dia juga merombak kebijakan fiskal yan telah dijalankan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9).

Alih-alih mengubah dia mengaku akan berusaha mengoptimalkan sistem yang sudah ada dan mempercepat mesin yang sudah berjalan.

Memahami Lebih Dalam Tentang Pengertian Rekonsiliasi Fiskal dan Tujuannya. Rekonsiliasi fiskal memiliki kaitan erat dengan laporan keuangan perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan laporan keuangan untuk dapat mengontrol dan mengelola keuangan dengan lebih mudah. Umumnya, laporan tersebut akan memuat semua informasi penting yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Bagi Anda yang belum memahaminya, mungkin penjelasan mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal dapat membantu Anda.