Inanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa program perluasan penerapan B20 diberlakukan baik untuk PSO (public service obligation) maupun non-PSO, harus berhasil dan meminta semua pihak tidak main-main dengan kebijakan tersebut.
Pasalnya, salah satu jangkar kebijakan untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah perluasan mandatori B20 tersebut.
Bahkan, lanjut Darmin, untuk memastikan progres implementasinya di lapangan, pihaknya akan selalu meng-update secara berkala setiap pekannya.
“Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini. Jadi kita akan lakukan update setiap minggunya di hari Kamis. Kita akan buat template yang jelas lalu kita akan pelajari dengan tim,” ujar Darmin, Kamis (13/9/2018).
Menko Darmin juga meminta para stakeholder yang terlibat untuk menyukseskan program B20 tersebut untuk secara berkala mengirimkan laporan tertulis agar memudahkan dalam pemantauan.
“Semuanya wajib mengirimkan laporan tertulis supaya lebih jelas untuk tim memantaunya. Ini soal pertaruhan negara. Kita tidak mau main-main dengan ini,” tegas Darmin.
Pihaknya menegaskan bahwa saat ini terdapat lima prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam melakukan implementasi mandatori B20 tersebut.
Pertama, tidak boleh ada B0 yang beredar. Kedua, apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha.
Ketiga, adanya insentif dari BPDP Kelapa Sawit. Keempat, kualitas FAME dijamin oleh pemerintah melalui standarisasi (SNI). Kelima, apabila ada keluhan masyarakat maka disalurkan melalui costumer care.
Read the full article
