#agraria

MANDARA (1971/🇯🇵)

• dir. Akio Jissôji

Mari kita sum up, kurang dari waktu satu bulan, sudah ada lebih dari 5 konflik agraria yang terjadi di bumi nusantara ini: penggusuran rumah dan tanah masyarakat adat di Basipae, Nusa Tenggara Timur untuk proyek strategis nasional peternakan; penangkapan masyarakat adat Kinipan Effendi Buhing karena mempertahankan wilayah adatnya agar tidak dirampas oleh perkebunan sawit PT SML di Lamandau, Kalimantan Tengah; perusakan tanaman melon petani Urutsewu, Kebumen dengan alasan tanah tersebut merupakan milik TNI, dan mereka sedang melakukan latihan perang, padahal warga sudah berpuluh-puluh tahun lamanya bertani di lahan itu; penangkapan nelayan di Makassar karena dia menolak pertambangan pasir laut; penggusuran tanah dan rumah bersertifikat di Tanggerang karena pembangunan jalan tol tanpa adanya ganti rugi. Itu konflik agraria. Beberapa yang lain: - Penanganan pandemi yang diluar nalar, membiarkan para tenaga kesehatan menjadi tumbal. - Kriminalisasi aktivis yang memperjuangkan masyarakat korban kekerasan negara. - RUU Omnibus Law jalan terus - UU MK disahkan hanya 7 hari saja, sedangkan RUU essensial seperti RUU Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, yang sudah berkali-kali masuk dalam prolegnas selama beberapa periode, ditunda dengan alasan: terlalu sulit untuk dibahas. - UU Minerba lolos. - RUU Kejaksaan, yang kemungkinan dapat membiarkan kita bisa disadap kapan saja, membredeli buku-buku dan segala jenis cetakan dianggap ‘mengancam kedaulatan negara’. - Jalan khusus tambang batu bara lolos, padahal itu adalah hutan dengan kawasan restorasi ekosistem.

Sampai kepada isu bahwa negara ini mau berubah menjadi: Negara Republik Kepolisian Indonesia

Bandar Lampung, lampungkita.id – Anggota Komisi II DPR RI, Rycko Menoza, MBA mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, terkait persoalan yang terjadi di daerah dan penambahan kuota Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan pelaksanaan PTSL, saat rapat kerja di Senayan, Kamis 11 Juni 2026) Dalam agenda…

Way Kanan, lampungkita.id – Gelombang aksi kritis terhadap isu sentral Tanah Marga yang dijadikan Kawasan Hutan Register terutama Register 44 Sungai Muara Dua di Way Kanan Lampung terus bergulir, sebelumnya Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung yang mempersoalkan Register ini, kini Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja…